Sumsel Merdeka – Banyuasin, DPRD Kabupaten Banyuasin menggelar Rapat Paripurna VII Masa Persidangan I dalam rangka pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2027, rapat digelar Rabu (11/11/2026) di gedung Paripurna DPRD Banyuasin.
Rapat paripurna tersebut mengagendakan dua pembahasan utama. Agenda pertama, penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2027.
Agenda kedua berupa penyampaian Nota Pengantar/Penjelasan Bupati Banyuasin terhadap RAPBD Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2027 sebagai bagian dari tahapan pembahasan rancangan anggaran daerah antara pihak eksekutif dan legislatif.
Pelaksanaan rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan APBD, khususnya dalam menyelaraskan arah kebijakan anggaran dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Melalui pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, proses penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027 diharapkan dapat berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, Bupati Askolani menyampaikan nota pengantar yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Bupati menjelaskan, penyusunan RAPBD 2027 turut menyesuaikan penataan kelembagaan perangkat daerah, dari semula 51 menjadi 43 perangkat daerah.
Kebijakan anggaran diarahkan pada efisiensi belanja, penguatan program prioritas, serta peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Adapun rancangan APBD Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2027 terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp2,36 triliun dan belanja daerah sebesar Rp2,40 triliun, dengan defisit sebesar Rp43,06 miliar. (Dz)
