Sumsel Merdeka – Banyuasin, Pj Bupati Banyuasin H. Hani Syopiar Rustam, SH.,MH memberikan arahan dalam Pertemuan Antara Koordinator Dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Kabupaten Banyuasin yang dilaksanakan di Guest House Rumah Dinas Bupati Banyuasin, Kamis (11//01/2024).
Dalam arahannya, Pj Bupati mengatakan angka kemiskinan di Kabupaten Banyuasin terus mengalami penurunan. “Berdasarkan Data BPS Kabupaten Banyuasin untuk tiga tahun terakhir tahun 2021 sebesar 10,17 %, tahun 2022 sebesar 10.00%, Alhamdulillah tahun 2023 turun lagi menjadi 9,58 %”, paparnya.
Pj Bupati mengungkapkan suksesnya penurunan angka kemiskinan di suatu daerah tidak terlepas dari peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengumpulkan, memproses, menginput data dan mempublikasikannya.
“Kami sadari saat Ini bahwa pelaksanaan PKH menjadi mitra strategis bagi Pemerintah Kabupaten Banyuasin, karena jumlahnya 99 orang yang terdiri dari Koordinator Kabupaten 2 Orang, Koordinator Kecamatan 21 Orang, Pendamping Sosial 76 Orang, dengan memikul peran tersebut di lapangan pendamping PKH dapat menghasilkan data yg akurat sehingga dapat menjadi dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan”, jelasnya.
Pj Bupati juga menyampaikan PKH adalah pegawai dari pemerintah pusat yang bekerja di daerah Banyuasin, di gaji melalui dana APBN, namun tugas pendamping PKH selain memberikan bantuan dan pendampingan, juga memberikan pelatihan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).
“Dengan beratnya beban tersebut belum lagi membawahi banyak wilayah yang ada 1 kecamatan 1 orang membawahi 7 wilayah, Insya Allah tahun ini 2024 Pemkab Banyuasin akan menggantikan serta menaikkan bantuan operasional PKH yang akan naik cukup signifikan dari yang telah diterima saat ini”, tegasnya.
Pj Bupati juga berpesan kepada Pendamping PKH dalam melaksanakan tugas pelaksanaan PKH agar tetap selalu memperhatikan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) serta menjaga Kode Etik SDM PKH dan menghindari diri dari perbuatan tercela.
“Mengingat tahun ini adalah tahun politik dan saat ini kita berada pada masa kampanye Pemilu maka saya berpesan kepada seluruh teman teman pendamping PKH agar bersikap netral. Selanjutnya perlu di pahami dan diberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa bantuan sosial PKH yang dilaksanakan pemerintah tidak terkait sama sekali dengan politik. Kegiatan ini akan terus berlangsung selama masih diperlukan yang merupakan amanat konstitusi (UUD 1945 Pasal 33)”, tutupnya.
Dalam kegiatan ini, Pj Bupati didampingi oleh Asisten 1, Izro Maita, Dandim 0430/Banyuasin, Letkol Inf Roni Sugiarto dan Kepala Dinas Kominfo, Salni Pajar Banyuasin (*)
