Sumselmerdeka.com – Jakarta, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menghadiri pembukaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023.
Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2023 (Hakordia) bertempat di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Peringatan Hakordia kali ini berlangsung dari tanggal 12-13 Desember dengan mengangkat tema ‘Sinergi Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju’.
Dalam kata sambutannya, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa Undang-Undang Perampasan Aset penting untuk segera diselesaikan guna mengembalikan kerugian negara serta memberikan efek jera bagi koruptor.
Presiden Jokowi mengatakan korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menghambat pembangunan serta merusak perekonomian bangsa.
“Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, yang menghambat pembangunan, bisa merusak perekonomian bangsa dan juga bisa menyengsarakan rakyat,” kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi mengungkap banyaknya temuan kasus korupsi di Indonesia dibanding negara lain. Dia lalu mengatakan terlalu banyak pejabat di Indonesia yang ditangkap dan dipenjara karena korupsi.
“Kita tahu di negara kita periode 2004-2022, sudah banyak sekali, dan menurut saya terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan,” ucap Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi mencatat ada 1.385 orang yang terdiri atas pejabat negara, swasta, hingga birokrat yang dipenjarakan dari periode 2004-2022 karena tersandung kasus korupsi.
Presiden Jokowi memaparkan rincian angka pejabat negara, swasta, dan birokrat yang telah dipenjarakan karena terjerat kasus korupsi.
“Catatan saya, 2004-2022 yang dipenjarakan karena tindak pidana korupsi ada 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD. Itu termasuk ketua DPR dan juga ketua DPRD, ada 38 menteri dan kepala lembaga, ada 24 gubernur, dan 162 bupati dan wali kota,” kata Presiden Jokowi.
“Ada 31 hakim, termasuk hakim konstitusi ada 8 komisioner, diantara KPU, KPPU, dan KY, dan juga ada 415 dari swasta dan 363 dari birokrat terlalu banyak,” lanjut Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi merasa ironi kasus korupsi masih banyak ditemukan hingga saat ini.
“Banyak sekali, sekali lagi carikan negara lain yang memenjarakan sebanyak di Indonesia. Dengan begitu banyaknya orang pejabat yang dipenjarakan apakah korupsi bisa berhenti? Berkurang? Ternyata sampai sekarang pun masih kita temukan banyak kasus korupsi,” ujarnya Presiden Jokowi
Presiden Jokowi mengatakan perlu evaluasi total terkait hal ini. Pesiden Jokowi setuju dengan adanya program pendidikan, pencegahan, hingga penindakan yang dicanangkan KPK, tapi perlu ada sesuatu yang harus dievaluasi.
“Artinya ini kita perlu mengevaluasi total saya setuju apa yang disampaikan Ketua KPK pendidikan pencegahan penindakan ya, tapi ini ada sesuatu yang memang harus di evaluasi total,” ujarnya. (Adm)
