Sumselmerdeka.com-Palembang, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian kembali menegaskan dan mengingatkan pemerintah daerah agar mempercepat realisasi belanja yang masih tersisa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) per 25 November lalu, tren 3 bulan terakhir (September-November) total belanja daerah secara nasional mencapai Rp 814,54 triliun atau 64,52 persen. Angka itu masih dibawah persentase tahun 2020 yang mencapai 67,98 persen atau Rp837,18 triliun.
Rinciannya, untuk belanja provinsi tahun 2021 sebesar Rp 270,58 triliun atau 69,59 persen, masih di bawah 2020 sebesar Rp 258,05 triliun atau 70,70 persen. Kemudian belanja kabupaten 2021 Rp 444,02 triliun (62,58 persen), masih di bawah 2020 yang mencapai Rp 474,34 triliun (66,92 persen).
Sementara realisasi belanja kota 2021 Rp 99,94 triliun (60,89 persen), juga masih di bawah 2020 Rp 104,79 triliun (66,41 persen).
“Percepatan realisasi belanja itu mengingat tahun anggaran 2021 yang akan segera berakhir, sesuai dengan arahan Presiden. Sama seperti APBN, realisasi belanja APBD juga berperan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional karena uang akan beredar di masyarakat. Dampaknya, daya beli dan konsumsi di tingkat rumah tangga ikut meningkat. Selain itu, belanja APBD juga dapat menstimulus dunia usaha atau pihak swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19,” ujar Tito, Kamis (02/12/2021).
Dalam paparannya, ia juga menyebut sejumlah provinsi yang realisasi belanjanya masih rendah, di bawah 70 persen. Dari 10 provinsi yang disebutkan, salah satunya termasuk di Sumatera Selatan. Kemudian Provinsi Papua, Sulawesi Barat, Papua Barat, Jambi, Kalimantan Utara, Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara. Ia juga memaparkan beberapa kabupaten/kota lain yang realisasi belanja daerahnya di bawah 50 persen.
“Di waktu yang tinggal satu bulan ini, diharapkan seluruh pemda bisa memaksimalkan capaian target belanja yang sudah ditetapkan dalam APBD 2021,” ungkapnya.
Plh Dirjen Bina Keuda, Agus Fatoni membeberkan strategi yang dapat dilakukan pemda dalam mempercepat realisasi belanja. Diantaranya dengan mengoptimalkan pencapaian target kinerja setiap perangkat daerah, mempercepat realisasi Bantuan Sosial (Bansos), Jaring Pengaman Sosial (JPS), mempercepat pencairan insentif tenaga kesehatan dan penggunaan anggaran pada bidang kesehatan lainnya.
“Daerah perlu juga meninjau ulang program dan kegiatan yang berpotensi tidak terserap dan/atau diindikasikan memiliki daya serap rendah, untuk dialihkan kepada program atau kegiatan yang menjadi prioritas utamanya untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi beserta dampaknya,” tandas Fatoni.
Lebih lanjut Pihaknya, juga mendorong percepatannya dengan memonitoring dan evaluasi realisasi APBD setiap minggunya.
“Bahkan, evaluasi harian dengan melibatkan Sekda beserta jajarannya secara virtual, terutama bagi daerah-daerah yang realisasi serapan anggarannya rendah,” tambahnya.
Lanjutnya, Kemendagri juga menerjunkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Ditjen Bina Keuda ke daerah untuk memantau percepatan realisasi belanja tersebut.
“Untuk mempercepat realisasi belanja APBD TA 2022 dan periode mendatang, Kemendagri membangun kerja sama dengan LKPP untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dalam hal ini pengadaan dilaksanakan secara lebih awal atau pengadaan dini di lingkup pemerintah daerah,” tukasnya.
Menanggapi itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru mengatakan, di Desember ini berita acara penagihan sudah menumpuk dan juga sudah berjalan.
“Mudah-mudahan pertengahan Desember ini tagihan itu sudah selesai dan bisa dibayarkan,” ujarnya.
Menurutnya, proses administrasi yang panjang membuat realisasi belanja Sumsel sedikit lambat, bahkan belum sampai 70 persen, sementara sisa tahun ini hanya 1 bulan.
“Harus selesai di pertengahan Desember ini, karena memang proses administrasinya panjang,” imbuhnya.
