Sumsel Merdeka – Solo, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan, publik tidak berwenang untuk mengatur dirinya agar menunjukkan ijazah asli S1 dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
Dirinya pun tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazah asli kepada pihak-pihak yang tidak berwenang secara hukum.
Hal ini disampaikan Jokowi usai pertemuan dengan perwakilan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang menyambangi kediamannya di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (16/04/2025).
“Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki,” tegas Jokowi.
Jokowi menambahkan bahwa pihak UGM telah memberikan klarifikasi resmi dan meyakinkan mengenai status akademiknya.
“Karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini membawa ini ke ranah hukum,” tegasnya.
Pertemuan antara Jokowi dan TPUA berlangsung singkat selama sekitar 35 menit. Perwakilan massa datang dalam rangka silaturahmi dan halalbihalal, tetapi juga membawa permintaan agar Jokowi menunjukkan dokumen ijazah aslinya, yang selama ini dipersoalkan oleh sejumlah pihak.
Wakil Ketua TPUA Rizal Fadilah menyatakan bahwa meskipun permintaan telah disampaikan, Jokowi enggan menunjukkannya, dan menyerahkan persoalan tersebut kepada proses hukum.
“Tapi tampaknya beliau tidak berkenan untuk menunjukkan ijazah itu dan mengembalikan kepada proses hukum bahwa kalau diperintahkan pengadilan maka akan ditunjukkan,” ujarnya.
TPUA mengaku sebelumnya telah mencoba jalur hukum untuk menggugat keabsahan ijazah Jokowi, tetapi gugatan tersebut tidak dilanjutkan karena dianggap di luar kewenangan pengadilan.
“Pengadilan tidak pernah memerintahkan bahkan sebelum sampai kepada pokok perkara, pembuktian itu ternyata pengadilan tidak berwenang,” tutupnya. (Eky/Ril*)
