Sumselmerdeka.com-Palembang, Saresahan bersama KORPRI dalam implementasi program jaminan kesehatan nasional – kartu Indonesia sehat tahun 2022 “BPJS kesehatan menjawab kemudahan layanan di era digital” yang dilaksanankan di Ballroom Aryaduta Hotel Jalan POM IX Palembang, Kamis (08/09/2022).
Juliansyah Asisten Deputi direksi BPJS Kesehatan Wilayah SumselBabel mengungkapkan. Hari ini kegiatan Sarasehan bagian dari program BPJS bersinergi dengan Korpri nasional di Palembang sebagai tuan rumah offline diikuti oleh seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia secara online bertujuan untuk mewujudkan peningkatan mutu dan meningkatkan sinergi bersama-sama.
“Kita tahu Korpri ini stake holder utama dari BPJS Kesehatan dari zaman PT. Askes dari ASN secara otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan, harapan kita dengan pertemuan ini didapatkan peningkatan mutu layanan dan kedepannya lebih baik lagi,”ungkapnya.
Lanjutnya menuturkan, Dalam kesempatan ini BPJS menyampaikan kepada Korpri bahwa banyak hal yang sudah di lakukan seperti meningkatkan mutu layanan dimana Korpri digital, BPJS juga digital yang diberi nama aplikasi Mobile JKN.
“Sejauh ini tidak ada kendala, alhamdulillah lancar. Seluruh ASN cukup mendownload aplikasi mobile JKN menggunakan handphone, registrasi NIK langsung bisa digunakan. Salah satu keunggulannya mobile JKN bisa daftar berobat tanpa harus antri, tanpa perlu kartu,”terangnya.
Seluruh peserta JKN bisa download mobile JKN karena sekarang sudah terintegrasi dengan NIK jadi satu identitas tunggal, ke depan semua kebutuhan pelayanan publik di implementasikan menjadikan satu,”tutupnya.
Lebih lanjut Dr. Trisnawarman M.Kes ST KKLT Spesialis kedokteran keluarga layanan primer menambahkan, pada intinya memang semua anggota korpri ASN sudah terdata di BPJS Kesehatan, dengan adanya acara sarasehan bersama kali ini lebih mengedepankan tanggung jawab dari BPJS terhadap ASN.
“Banyak manfaat yang sudah dirasakan pada saat membutuhkan pengobatan seperti, operasi jantung dan yang berat-berat, kegiatan ini memang berguna untuk implementasi program JKN,”tuturnya.
Tri mengungkapkan, Semua ASN seluruh Indonesia terdata di BPJS Kesehatan dan langsung dipotong gajinya, program JKN dan pertemuan-pertemuan terkait implementasi BPJS Kesehatan. Dalam UHC semua masyarakat Indonesia tercover karena ada kartu jaminan untuk berobat.
“Harapannya BPJS Kesehatan tetap memberikan pelayanan yang optimal, dari segi fasilitas sarana prasarana dilengkapi oleh pemerintah dan BPJS. Jadi masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan lebih mudah apalagi yang berada dipelosok terpencil,“tandasnya. （Akip）
