Sumselmerdeka.com-Palembang, Ratusan Buruh melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Gubernur Sumsel, Rabu (15/06/2022).
Kedatangan para buruh tersebut untuk menuntut pembatalan surat keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) di kabupaten dan kota Sumsel.
Perwakilan masing-masing dari serikat pekerja dan buruh se-Sumsel menyampaikan orasinya di atas mobil pick up secara bergilir.
Hermawan, Koordinator aksi mengatakan, kedatangan mereka untuk menyatakan menolak upah murah di Sumatera Selatan. Menurutnya, UMP di Sumsel sangat menyengsarakan para pekerja buruh di Sumsel.
“Kami menolak keras upah murah di Sumsel,” ucap Hermawan.
Sebelum kesini (kantor gubernur), ratusan pekerja buruh ini terlebih dulu mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang dan Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumsel.
“Kami berjuang untuk keluarga di rumah,” ucapnya.
Mereka juga menuntut UU No 11 tahun 2020 tentang cipta lapangan kerja beserta aturan pelaksana turunannya dicabut. UU tersebut bertentangan dengan kontitusi.
“UU No 11 tahun 2020 menurut kami bertentangan dengn kontitusi,” ungkapnya.
Selain itu, para buruh juga menuntut Gubernur Sumsel H Herman Deru untuk menaikkan UMP bagi serikat pekerja buruh di Sumsel. Dia katakan kebijakan tersebut harusnya secepat mungkin diambil alih dan ditindaklanjuti oleh gubernur Sumsel.
“Kami butuh keadilan, gubernur adalah bapak kami, jadi kami mengadu tentang kesusahan kami,” katanya.
Sementara itu, kedatangan mereka disambut oleh Kepala Disnakertrans Sumsel Ahmad Koimudin. Namun kedatangan Kepala Disnakertrans menurut mereka tidak ada hubungannya. Karena kedatangan mereka ke Pemprov Sumsel untuk menemui langsung Gubernur Sumsel H Herman Deru dan menyampaikan langsung aspirasi.
Namun Gubernur Sumsel tersebut tidak berada di tempat karena sedang melaksanakan tugas di luar kantor. Namun ratusan pekerja buruh ini tetap bersikeras untuk menunggu kedatangan Herman Deru sampai tiba di Kantor Gubernur.
“Akan kami tunggu disini sampai gubernur menemui kami,” tandasnya.
