Sumselmerdeka.com-Palembang, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengclaim kemantapan jalan Di Sumatera Selatan saat ini sudah di angka 95 persen dan akan menuju 100 Persen.
Hal ini di katakan Deru saat memperingati Hari Bhakti PU ke-76 tahun 2021 Keluarga besar Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov Sumatera Selatan di UPT Workhsop PUBM, Jumat (03/12/2021).
“Saat ini jalan di Sumsel terus kita tingkatkan, terbukti saat ini kemantapan jalan kita sudah hampir 100 persen, mungkin sudah 95 persen,” ujar
Menurutnya, berbagai capaian yang diraih PU Bina Marga dan Tata Ruang (PUBMTR) Sumsel harus terus ditingkatkan, terlebih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Semua kewajiban Provinsi di bidang jalan saat ini dalam kondisi mantap. Itu merupakan capaian, namun tak hanya berhenti disitu tetap harus dipelihara dan ditingkatkan. Target ke depan, membantu dan men-triger kabupaten/kota sembari melakukan pemeliharaan dan melaksanakan kewajiban yang kita miliki,” jelasnya.
Ia juga menginstruksikan, untuk juga melakukan peningkatan kapasitas SDM dengan kegiatan Diklat kepada seluruh pegawai PU di Sumsel. Menurutnya, upgrading kemampuan SDM agar insan PU lebih profesional.
“PU merupakan ujung tombak untuk mencapai sasaran pembangunan di Sumsel,” jelasnya.
Darma Budhy, Kepala Dinas PUBMTR mengungkapkan, sesuai instruksi Gubernur, pada 2022 nanti akan melakukan peningkatan kualitas teknis pegawai, khususnya mengenai pengetahuan tentang jalan, konstruksi, pembangunannnya, termasuk soal jembatan.
Saat ini pengerjaan peningkatan jalan terus dilakukan. Jika tahun lalu capaian kemantapan 90,02 persen, tahun ini bisa meningkat bahkan justru turun atau tidak statis.
“Penurunan kemantapan jalan bisa saja terjadi akibat pelebaran, penambahan ruas jalan dan kerusakan. Tahun depan kita ambil alih 12 ruas jalan kabupaten/kota yang dialihkan ke provinsi melalui SK Gubernur perubahan status jalan. Ini akan memengaruhi kemantapan jalan, karena rumus pembagiannya. Jadi juga turun, bukan karena kualitas jalan buruk, tapi ada beban baru yang harus kami perbaiki,” ungkapnya.
Tahun depan, anggaran yang diterima PUBMTR mengalami penurunan 50 persen. Jika tahun ini anggarannya mencapai Rp 1,5 triliun (termasuk DAK Rp148 miliar, SMI Rp285 miliar sisanya APBD) dan dana bantuan keuangan dari Gubernur kepada kabupaten/kota di bidang infrastruktur jalan Rp 986,5 miliar, pada 2022 nanti hanya di kisaran Rp 787 miliar.
“Meski menurun hampir separuh, kita tinggal menentukan skala prioritas, kegiatan pembangunan tetap bisa dilakukan namun dilaksanakan secara fleksibel,” bebernya.
