Sumselmerdeka.com-Palembang, Wacana Pemerintah impor beras sebelumnya disebut Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi sebagai bentuk strategi pemerintahan, untuk menjaga stok beras Bulog tetap berada di kisaran 1 juta hingga 1,5 juta ton di tahun 2021.
Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel Mawardi Yahya enggan terlalu jauh mengomentari impor beras yang akan dilakukan pemerintah pusat tersebut.
“Namun dia mengatakan, Sumsel tidak perlu beras impor, ujarnya, usai menghadiri Kunjungan Kerja Badan Legislatif DPR RI dalam rangka pemantauan dan peninjauan terhadap UU No.18 tahun 2012 tentang Pangan di sumsel, di Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Senin (22/03/2021).
Saat ini, Sumsel menjadi salah satu daerah swasembada beras di Indonesia dan hal tersebut menjadi sektor unggulan Sumsel.
Mawardi optimis, Sumsel bisa masuk provinsi dengan surplus beras terbesar di Indonesia. Terlebih, perluasan lahan pertanian sudah dikelola di Sumsel.
“Sekarang luar biasa berlimpah. Saat kita panen, harga (gabah) turun. Ini yang menjadi masalah dan kita sampaikan ke tim regulasi (Badan Legislatif DPR RI),” katanya.
Dia mengatakan, Gubernur Sumsel Herman Deru sudah mengirim surat ke Menteri Pertanian (Mentan), agar jangan sampai harga jual gabah petani di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultural Sumsel Rusuan Bambang Pramono mengungkapkan, GKP di petani padi Sumsel saat ini sebesar Rp3.500 – Rp3.900 per Kg. Padahal biasanya HPP gabah seharga Rp.4.200 per Kg.
“Surplus beras tidak hanya di Sumsel tapi di Lampung dan Jambi juga panen raya. Permasalahan sekarang, rendahnya harga gabah panen di musim panen ini. Harga tidak tertampung di bulog, harus ada terobosan,” ujarnya.
