Sumsel Merdeka – Palembang, Selama lebih dari 1 dasawarsa sejak tahun 2010 sampai tahun 2023 angka kemiskinan di Kota Palembang terus menunjukkan tren membaik (menurun).
Setelah sempat naik di tahun 2021 akibat dampak pandemi Covid- 19, ditahun berikutnya kembali turun seiring dengan recovery sektor perekonomian pasca pandemi. Data BPS menunjukkan angka kemiskinan di Kota Palembang tahun 2023 sudah lebih rendah (10,22 persen) dibandingkan tahun 2019 (10,90 persen) sebelum terjadi pandemi.
“Syukur Alhamdulillah, berdasarkan rilis terbaru dari BPS bahwa pada tahun 2024 ini angka kemiskinan Kota Palembang kembali turun menjadi 9,77 persen dari sebelumnya sebesar 10,22 persen di tahun 2023 atau turun 0,45%,” ujar Pj Walikota Palembang Dr. A. Damenta, Mag.rer.publ.CGCAE saat membuka kegiatan Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), di Ruang Parameswara kantor Walikota Palembang, Kamis (25/07/2024).
Dikatakan Damenta, hal yang menjadi kabar baik, selain turunnya angka kemiskinan, untuk pertama kalinya pada tahun 2024 ini angka kemiskinan Kota Palembang berada di level single digit karena selama ini selalu double digit atau diatas 10%. Jumlah penduduk miskin juga terus berkurang dari 179,45 ribu orang tahun 2023 menjadi 173,59 ribu orang tahun 2024, atau berkurang sebesar 5,86 ribu orang.
“Hal ini tentu saja tidak terlepas dari upaya kita semua, termasuk seluruh pemangku kepentingan dan dukungan Pemerintah Pusat,” tambahnya.
Capaian tahun 2024 ini juga lebih baik (rendah) dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Selatan yang sebesar 10,97 persen, tetapi memang masih diatas rata-rata Nasional (9,03 persen). Jika dibandingkan dengan 16 kabupaten/kota lainnya di Sumatera Selatan, angka kemiskinan Kota Palembang berada di posisi Terendah ke-4 setelah Pagar Alam (8,18 persen), Banyuasin (9,31 persen) dan OKU Timur (9,75 persen).
“Hal yang lebih membahagiakan bagi Saya adalah capaian penurunan angka kemiskinan ekstrem Kota Palembang di tahun 2024 ini. Berdasarkan rilis data BPS baru-baru ini, angka kemiskinan ekstrem Kota Palembang tercatat tinggal 0,38 persen, turun dibandingkan tahun 2023 yang masih sebesar 2,05 persen,” tuturnya.
Kemudian, Penurunan ini sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana ditahun 2022 angka kemiskinan ekstrem di Kota Palembang masih sebesar 3,79 persen dan sebesar 2,05 persen tahun 2023. Dengan kata lain selama 2 dua tahun ini (2022-2024), Kota Palembang berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem sebesar 3,41 persen. Capaian ini tentunya sesuai target yang dicanangkan Bapak Presiden Joko Widodo bahwa kemiskinan ekstrem nol persen di tahun 2024 ini. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se- Sumsel, angka kemiskinan ekstrem Kota Palembang menjadi yang Terendah, bahkan lebih rendah dari rata- rata Sumsel (0,59 persen) bahkan Nasional (0,83 persen).
“Sekali lagi Saya sangat mengapresiasi capaian ini yang merupakan buah dari kerja bersama antara Pemerintah Kota Palembang dan seluruh stakeholders. Bagi Pemerintah Pusat, dari Bappenas, Kemendagri dan TNP2K yang saat ini hadir ditengah-tengah kita, kiranya kinerja Pemerintah Kota Palembang ini layak mendapat reward sebagai pemacu semangat agar kedepannya upaya penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem lebih optimal,” pungkas Damenta.
Sekda Kota Palembang Drs. H. Ratu Dewa, M.Si sebagai Ketua TKPK Kota Palembang yang diwakili Kepala Bappeda Litbang Kota Palembang (Sekretaris) TKPK Kota Palembang, Ir. H. Harrey Hadi, M.S. menambahkan Tujuan rapat koordinasi TKPK Kota Palembang yang diselenggarakan pada hari ini, yaitu merumuskan arah kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem di Kota Palembang, mendapatkan kesepahaman dan kesamaan aksi seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Pusat untuk mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan, sekaligus mengevaluasi capaian program yang telah dan sedang dilaksanakan.
“Output dari Rapat Koordinasi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan sebagai kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan untuk 5 (lima) tahun kedepan yang selanjutnya akan terangkum dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Palembang Tahun 2025-2029 yang harus diselesaikan di akhir bulan Juli ini,” singkat Harrey.
Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Palembang Tahun 2024 ini menghadirkan Narasumber Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas RI Muhammad Cholifihani, SE., MA, Ph.D dengan Materi Pemanfaatan Data Regrosek dan Pengaruh Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan; Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri yang diwakili Kasubdit Sosial dan Budaya Wahyu Suharto, S.E., MPA dengan Materi Regulasi, Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palembang; Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat TNP2K, Kantor Sekretariat Wakil Presiden Sutikno, SE, MPubPol dengan Materi Kebijakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; dan Unit Riset dan Pengembangan Data Sekretariat TNP2K Sekretariat Wakil Presiden Dr. Ardi Adji dengan Materi Analisis Kemiskinan di Kota Palembang.
Turut hadir pada kegiatan ini Kepala BPS Kota Palembang, Ketua Baznas Kota Palembang, Forum TJSL, Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kota Palembang, Camat se Kota Palembang, Lurah se Kota Palembang dan tamu undangan lainnya. (Eky)
