Sumsel Merdeka -Palembang, Ketua Harian DPD KSPSI Sumatera Selatan sekaligus ketua DPC KSPSI kota Palembang Sopan Sofyan mengapresiasi aparat penegak hukum sudah melakukan OTT terhadap Kadisnaker Sumatera Selatan jum’at (10/01/2025) lalu.
Kami selaku pengurus KSPSI Sumsel (JH) mendukung aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan maupun pihak berwenang lainnya untuk mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya termasuk siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam kasus gratifikasi izin K3.
“Keabsahan izin K3 yang ada di Sumatera Selatan ini harus diaudit kembali, apakah sudah sesuai dengan prosedur dan standarnya atau hanya sebatas perizinan ini hanya dikeluarkan oleh kadisnaker Provinsi Sumatera Selatan ini tanpa sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada, jika hal ini terjadi maka tidak ada jaminan bagi kesehatan dan keselamatan pekerja,” kata Sofyan ke media Sumsel Merdeka, Selasa (14/01/2025).
Jadi kami selaku dari Serikat Pekerja akan kawal terus permasalahan ini sampai tuntas, kami sudah banyak merasakan pekerja di Sumatera Selatan ini sudah banyak dirugikan termasuk dalam hal penetapan upah minimum sektoral provinsi pun kami menduga ada Kongkalikong antara pengusaha dengan Kadisnaker Provinsi Sumatera Selatan.
Terbukti hasil dari perundingan dewan pengupahan sumsel tidak disahkan sesuai rekomendasi oleh PJ Gubernur sumsel, kami dari kalangan pekerja/buruh sangat meradang dengan ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa daerah,” ucapnya.
Jadi kami minta tolong kepada aparat penegak hukum agar menegakkan hukum seadil-adilnya.
Siapa saja yang terlibat dalam kasus ini harus ditangkap dan diadili baik pejabat pemerintah maupun oknum pengusaha.
Kami dari organisasi serikat pekerja punya tugas dan tanggung jawab untuk melindungi hak dan keselamatan para pekerja di Sumatera Selatan ini, bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena lisensi K3 yang dikeluarkan oleh disnakertrans tidak sesuai dengan aturan, maka yang dirugikan semua pekerja dan termasuk juga pengusaha.
Semua harus diusut sampai tuntas siapa saja yang terlibat dalam kasus gratifikasi, dan harus mempertanggungjawabkannya.Terkait K3 yang sudah dikeluarkan oleh Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan kami mohon diaudit dan ditinjau kembali kelayakannya oleh pihak yang berwenang, apakah sudah sesuai dengan prosedur atau hanya main tembak-tembak saja,” pungkasnya.
“Keselamatan para pekerja itu tergantung dari standar K3 yang dijalankan sesuai SOP Jadi semua harus dibenahi bobroknya birokrasi di sumatera selatan ini, tidak ada tebang pilih lagi, Kami minta pemerintah daerah termasuk pemerintah pusat harus bertindak tegas terhadap oknum pejabat dan jajaran yang terlibat,”tutupnya. (Eky)
No tags for this post.
