Sumsel Merdeka – Palembang, Sekda Kota Palembang Afrizal Hasyim bersama jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Palembang mengikuti Pelatihan Teknis Pelaporan Indikator Kinerja Prosn pada aplikasi E-Monev Bappenas.
Pelatihan Pelaporan Indikator Kinerja Prosn pada aplikasi E-Monev Bappenas di gelar secara daring melalui Zoom Meeting dari ruang Lawang Jabo Command Center Pemkot pada Jumat (06/03/2026).
Pelatihan digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI tersebut juga melibatkan seluruh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Pelatihan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman antar pemerintah daerah mengenai standar format pelaporan, indikator kinerja, serta tata cara penginputan data pada sistem E-Monev Bappenas.
Pada akhirnya ada keseragaman dan diharapkan proses monitoring dan evaluasi pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
Pada kesempatan itu, Tim teknis dari Bappenas memberikan penjelasan mendetail terkait mekanisme pelaporan indikator kinerja. Peserta memperoleh panduan langsung mengenai tahapan penginputan data, proses validasi, hingga verifikasi dan finalisasi laporan.
Penekanan khusus diberikan pada pentingnya ketepatan waktu serta akurasi data sebagai faktor kunci dalam mendukung proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan Prosn di tingkat nasional.
Melalui integrasi pelaporan di aplikasi E-Monev Bappenas, sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan semakin optimal. Ke depan, sistem pelaporan kinerja Prosn akan lebih sistematis, transparan, dan berbasis hasil.
Hal ini diyakini dapat mendukung pencapaian target pembangunan nasional secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Sekda Kota Palembang Aprizal Hasyim, menegaskan partisipasi aktif dalam pelatihan bentuk komitmen Pemerintah Kota Palembang untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan daerah.
“Dengan pemahaman yang sama, kita dapat memastikan bahwa setiap laporan kinerja yang disampaikan sesuai standar nasional dan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat,” pungkasnya (Eky)
