Sumsel Merdeka – Palembang, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menerima kunjungan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Dr. Amalia Adininggar Widyasanti, di Griya Agung, Palembang, Jumat (12/09/2025).
Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan BPS dalam pemanfaatan data statistik.
Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan pentingnya data yang akurat dan mutakhir untuk merumuskan kebijakan publik.
Deru mengatakan, data statistik adalah dasar dari setiap langkah strategis pemerintah, khususnya dalam isu-isu seperti pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, dan percepatan penurunan angka stunting.
“Terima kasih atas kehadiran Ibu Kepala BPS RI. Kehadiran BPS sangat penting. Bagi kami di daerah, data adalah navigasi dalam mengambil keputusan bersama mitra,” katanya.
Ia menambahkan, kondisi geografis Sumsel yang beragam menuntut kebijakan berbasis data. Kabupaten Muara Enim dan OKU Selatan, misalnya, memiliki wilayah pegunungan yang luas, sehingga membutuhkan pendekatan berbeda dalam pemerataan pembangunan.
Herman Deru berharap masukan strategis dari BPS dapat memperkuat arah pembangunan Sumsel agar lebih tepat sasaran. Hal ini, lanjutnya, akan membuat program pemerintah provinsi semakin efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Komitmen Pemprov Sumsel, menurutnya, adalah menjadikan Sumsel sebagai provinsi yang responsif terhadap data. Untuk itu, Ia merencanakan pembentukan pusat data provinsi yang berfungsi mempercepat pemutakhiran informasi.
“Kami ingin kebijakan di Sumsel selalu berbasis data. Dengan pusat data, informasi bisa lebih cepat diperbarui, sehingga keputusan pemerintah akan lebih tepat,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Kepala BPS RI, Dr. Amalia Adininggar, menegaskan bahwa penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) adalah amanat Presiden RI. DTSEN menjadi pondasi program strategis, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan.
“Data tunggal ini berbasis by name by address, sehingga jumlahnya sesuai dengan penduduk. Pemda berperan penting dalam menyediakan data awal untuk kemudian diverifikasi BPS secara berkala,” tuturnya.
Amalia juga menjelaskan bahwa BPS mengelola dua kategori data, yakni mikro dan makro. Data mikro merekam kondisi rumah tangga dan individu, sedangkan data makro memberikan gambaran ekonomi secara luas.
“Kombinasi dua data ini sangat penting untuk memberikan pandangan menyeluruh terhadap kondisi sosial ekonomi. Tanpa data akurat, kebijakan berpotensi salah sasaran, ” pungkasnya. (Eky)
No tags for this post.
