Sumsel Merdeka – Palembang, Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) Provinsi Sumatera Selatan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 1 tahun 2024 yang berlangsung di Hotel Princess Palembang, Rabu (29/05/2024).
Rakerda 1 KSPSI Sumsel ini mengusung tema “Membangun Soliditas & Solidaritas Seluruh Anggota SPSI, Serta Satu Komando Dalam Tujuan Bersama Demi Kemajuan Daerah”. Rakerda diikuti oleh 11 federasi dari berbagai macam bidang dari 17 DPC kabupaten/kota, serta turut dihadiri oleh peninjau dari beberapa perwakilan perusahaan.
Selain itu, Rakerda ini bertujuan untuk menjalankan program Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), sekaligus untuk mengambil keputusan atau membahas program kerja serta rekomendasi untuk DPD KSPSI dalam 2 tahun kedepan.
H. Zainal Arifin Hulap, SIP., Ketua DPD KSPSI Sumsel, mengatakan bahwa DPD KSPSI Sumsel sudah menjalankan program beras murah untuk pekerja, dimana jika di pasaran harga beras berkisar di harga 60.000, dijual dengan harga 50.000/5 kg.
“Besok akan kami siapkan, disini akan saya bagikan untuk kabupaten/kota. Jadi nanti kabupaten/kota kami persilahkan untuk membentuk koperasi, mungkin untuk satu kabupaten/kota bisa satu ton per bulan. Kami juga sudah bekerjasama dengan pengusaha dan bank yang akan menyiapkan rumah murah terhadap pekerja yang bekerja dan menjadi anggota, rumah layak huni, murah tidak ada uang muka, hanya persyaratan KTA dan umur. Ini sudah jalan tapi sekarang baru ada 20 unit di Talang Jambe, tapi belum kita sebarluaskan karena sekarang masih terbatas. Memang belum kami sebarluaskan karena masih sisa 20 unit, kan kasihan nanti berlomba-lomba, kalau nanti sudah terlaksana 200 rumah baru kami sebarkan,” ungkapnya.
Sementara itu, Cecep Wahyudin, SP., selaku Ketua Pelaksana sekaligus Sekretaris DPD KSPSI Sumsel menambahkan, Rakerda ini dilaksanakan 2 tahun sekali, jadi dalam 5 tahun digelar 2 kali Rakerda, fungsinya untuk menjalankan program kerja yang akan dilaksanakan dan rekomendasi.
“Rekomendasi ini nanti akan mengesahkan dan ditujukkan kepada pemerintah, stakeholder, kemitraan, dan rekomendasi khusus KSPSI yang akan menunjukkan arah kebijakan terkait pembangunan di Sumatera Selatan maupun situasional saat ini. Seperti kita ketahui bersama, Sumsel ini adalah daerah hitrogen yang berkembang di seluruh sektor terutama pertanian, perkebunan, dan juga pertambangan,” ucapnya.
Cecep menuturkan kepengurusan ini baru berjalan 6 bulan, yang dilaksanakan saat ini baru sekedar konsolidasi dengan semua pihak seperti pemerintah, stakeholder, pihak perusahaan, kemitraan, kepolisian dan lain-lain. Selain itu juga sudah melaksanakan beberapa acara, beberapa kegiatan internal salah satunya penguatan organisasi, kunjungan kerja, menjalin kerjasama dan juga membuat suatu bidang usaha untuk keanggotaan.
“Program kerja kita berdasarkan AD/ART dan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Harapan kepada pemerintah dapat hadir untuk memastikan bener tidak upah UMK, UMP ini di jalankan, karena menentukan UMK, UMP kalau tidak di jalankan untuk apa?. Peran dinas tenaga kerja yang membidangi pengawasan harus turun langsung, melihat benar tidak UMP itu di laksanakan, kita lihat dari sekilas mata banyak yang belum dijalankan, tapi kita kalau Serikat SPSI ini tanpa ada laporan akan ditindaklanjuti,” pungkasnya. (Eky)
