Sumselmerdeka.com – Palembang, Puluhan warga yang Tergabung Dalam Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ).Badan Peneliti Independent Penyelenggara Kekayaan Negara dan Penggawas Anggaran Republik Indonesia ( BPI KNPA RI ) Sumsel, geruduk kantor Dinas Pendidikan Sumsel dan di Lanjutkan ke Kantor Gubernur Sumsel.
Aksi Damai tersebut di maksudkan Untuk Meminta Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Untuk Menggusut Tuntas Kegiatan Pungutan Liar di Sekolah – sekolah Terkait Dana Komite,
Kamis ( 25 /05 /2023 ).
Menurut Feri Yandi Selaku Koordinator Aksi tersebut Manggatakan Bahwa tidak adanya Keberpihakan Gubernur Sumsel Kapada Masyarakat Sumsel Terkait Pungli, Uang Komite, SPP Dan Pembanggunan.
“Kami menduga ketidak ada keterlibatan Gubernur dengan masyarakat yang di minta uang pembayaran Uang Dana Komite Sekolah dengan alasan uang Komite, SPP dan dana pembanggunan” ujarnya.
” Berdasarkan Kemendikbud No 44 Tahun 2012 ayat ( 1 ) tentang Pungli: Satuan Pendidikan Dasar yang di selenggarakan Pemerintah dan/ Pemerintah Daerah di Larang memungut satuan biaya pendidikan lanjut nya,”
Atas dasar Undang – undang tersebut Feri Yandi atas Nama BPI KNPA RI Sumsel Meminta kapada Gubernur Sumatera Selatan untuk membatalkan permintaan uang pembanggunan serta dana Komite kapada Siswa yang di anggap menyusahkan Masyarakat.
BPI KNPA RI Sumsel Manuntut untuk membatalkan.
- Menbatalkan dana Pembanggunan di anggap Menyusahkan masyarakat dan tidak Jelas
- Pembayaran SPP di anggap tidak jelas
- Uang Komite yang di anggap tidak jelas
- Uang seragam sekolah yang di harus kan membeli di sekolah
- Memeriksa uang komite serta Biaya Pembangunan terkait SPJ
- Uang PPDB uang sekolah yang sudah digunakan sebesar Rp100 juta
Selanjut nya jika permasalahan ini tidak di tindak lanjuti kami akan kembali melakukan dengan menurunkan masaa lebih banyak lagi,” tukasnya. (Dodi)
