Sumselmerdeka.com-Palembang, Walikota Palembang Harnojoyo Jelaskan pemberhentian operasi Tranmusi yang di kelolah oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang saat ini menunggu adminitrasi dari Transmusi ke Transmusi Palembang Jaya (TMPJ) yang selama ini dibawah pengelolaan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) langsung.
“Sekarang yang masih beroperasi itu yang TMPJ, kedepannya akan ada rencana untuk menyatukan transmusi ke TMPJ dan saat ini lagi proses administrasi,” katanya saat diwawancarai di rumah Dinas Walikota, Selasa (04/01/2022).
Disampaikannya pula bahwa sejauh ini Kementerian telah menyetujui rencana tersebut yang kemudian juga dengan rencana penambahan koridor oplet dalam melayani masyarakat.
“Jadi anggaran subsidi dan mekanismenya memang lewat dishub. Sekarang ini sebenarnya masih disubsidi. Makanya kedepan, akan kita bicarakan dengan kementerian, kalau kaitan TMPJ untuk mendapatkan subsidi,” timpalnya.
Saat ini ada sebanyak empat koridor Transmusi yang akan diserahkan ke Kemeterian. dikatakan Harno, sembari menunggu proses administrasi ke pusat, maka operasionalnya diberhentikan kecuali TMPJ yang berwarna merah oranye.
“Sedangkan karyawan masih kita berdayakan untuk kedepan, jadi yang dirumahkan lagi nanti akan ditarik untuk pengelolaan yang baru,” tambahnya.
Sedangkan saat disinggung soal anggaran yang selama ini diberikan, Harno merasa bahwa tidak ada beban yang harusnya dikeluhkan. Sebab baginya hal itu menjadi tanggung jawab.
“Terkait anggaran kita tidak merasa terbebani, karena itu sudah kewajiban. Coba bayangkan kalau tidak disubsidi, ongkosnya bisa sampai Rp12 ribu perorang. Jadi karena kita subsidi, lihat ongkosnya, 5 ribu untuk dewasa dan 3 ribu untuk anak-anak. Kalau untuk subsidi berarti kita tidak bisa mengharapkan PAD,” bebernya pula, kemudian lanjutnya mengatakan bahwa anggaran 12 miliar yang selama ini diributkan masih tersimpan.
“Anggaran 12 miliar kalau tidak dilaksanakan berarti disimpan, bukan dialihkan. di dishub belum ada, kalau di dishub belum ada ya belum dianggarkan. pada prinsipnya nanti bahwa layanan angkutan publik untuk masyarakat kota Palembang akan tersedia dengan aman,” jelasnya.
Sedangkan menyoal anggaran subsidi kedepan pasca penggabungan yang direncanakan, dirinya menilai akan terus melakuka koordinasi ke pusat apakah subsidi akan terus diberlakukan.
“Jadi kan begini nanti kalaupun digabung akan tetap jadi anak perusahaan dari SP2J. Kaitan dengan subsidi, karena pemerintah pusat menganggarkan itukan tidak boleh double anggaran, nanti itu akan kita lihat lagi sesuai dengan aturan, tapi kalau pusat memberi ya kita ucapkan terimakasih banyak,” ungkapnya.
Terakhir dia mengatakan saat ini Pemkot juga akan berfokus ke pelayanan transportasi publik lainnya yang bisa terintegrasi langsung dengan LRT.
“Justru bukan hanya koridor untuk bus, tapi untuk oplet juga sudah siap. Pelayanan terbaik untuk bus ini nanti akan kita upayakan. supaya masyarakat kita dapat menggunakan trasnportasi yang kita gunakan, baik itu bus atau oplet, yang mungkin akan kita integrasikan kepada LRT,” tutupnya.(Ibl)
