Sumsel Merdeka – Palembang, Eksistensi satuan Hansip (Pertahanan Sipil) memiliki sejarah panjang dalam perjalanan NKRI. Hansip pernah menjadi bagian strategis dalam menjaga keutuhan bangsa ini, di beberapa periode gonjang-ganjing stabilitas nasional.
Ide pembentukan Hansip oleh Jenderal AH Nasution pada 1961, tapi secara resmi baru dilakukan melalui Keputusan Presiden No 48 Tahun 1962. Keppres tersebut ditandatangani Presiden Sukarno pada tanggal 19 April 1962. Sejak saat itu, Hansip berada dalam koordinasi di bawah militer sebagai komponen pertahanan keamanan.
Jejak Hansip dalam sejarah mulai direkam. Mereka antara lain terlibat dalam penangkapan anggota PKI pada 1965. Aksi paling cemerlang adalah penangkapan Letkol Untung di Tegal. Hansip ikut menangkap Untung yang dikira seorang copet dalam bus tujuan Semarang. Hansip juga ikut berperan dalam pertempuran dengan Pasukan Gerilya Rakyat Serawak/Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PGRS/Paruku).
Pada 1972, pembinaan Hansip diserahkan dari Menteri Hankam/Pangab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Keppres No 56 Tahun 1972. Telegram bersama kedua menteri menyebutkan tiga unsur partisipasi Hansip, yakni perlindungan masyarakat, kamra, dan wanra.
Meski demikian, Hansip tetap terlibat dalam peperangan ketika konflik Timor Timur pecah. Buku ‘Chega 2’ yang dituliskan oleh Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor Timur menyebutkan beberapa data statistik mengenai penculikan dan pembunuhan Fretilin oleh Hansip. Aksi ini terkadang dilakukan Hansip sendiri atau bersama tentara.
Aksi Hansip dalam pertempuran juga terekam dalam jurnal ‘Penelitian Politik Vol. 3 Tahun 2006 Papua Menggugat’, yang diterbitkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Amiruddin al Rahab menuliskan hansip ikut dalam pengepungan markas Organisasi Papua Merdeka pada operasi Gagak 1 (1985-1986).
Hansip ikut dalam pengejaran OPM di Sektor B dengan area hot spot Nabire dan target operasi di Enarotali, Kebo, dan Ilaga. Aksi pengejaran ini memburu pimpinan OPM Daniel Kogoya, Tadius Yogi, dan Simon Kogoya. Sedangkan di Sektor C, Hansip turut serta dalam pengejaran pimpinan OPM Vicktus Wangmang.
Selain pertempuran, Hansip menjadi alat politik di zaman Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Saat mendekati Pemilu 1972, mereka pun dimanfaatkan untuk menggiring semua suara kepada Partai Golongan Karya.
Setelah sebelumnya berada di bawah Departemen Pertahanan Keamanan atau Dephankam, Hansip lalu dialihkan ke Departemen Dalam Negeri atau Depdagri. Peralihan ini berdasarkan kepada Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1972 tentang Penyerahan Pembinaan Organisasi Hansip dari Dephankam ke Depdagri.
Perjalanan satuan yang memiliki ciri khas seragam hijau lumut nan melegenda ini mesti berakhir di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Satuan ini dibubarkan pada September 2014 melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014. Selanjutnya tugas dan fungsi yang berhubungan dengan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat dilakukan satuan Polisi Pamong Praja.
Pamor mereka meredup pelan-pelan walaupun sering hadir di kampung-kampung. Kehadiran mereka lebih banyak dipandang sebelah mata, sekadar mengamankan acara-acara kampung dan hajatan masyarakat.
