Sumsel Merdeka – Palembang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Sumatera Selatan Pimpinan Pusat Moh. Jumhur Hidayat menggelar rapat konsolidasi dalam rangka menghadapi Hari Buruh Internasional (Mayday) 2026, Kamis (09/04/2026) di kantor KSPSI Jalan Veteran – Palembang.
Rapat konsolidasi yang dihadiri Pengurus DPD KSPSI Sumsel dan Pimpinan PD Federasi Serikat Pekerja Anggota- SPSI Se-Sumsel tersebut menyoroti beberapa isu yang akan diangkat dalam peringatan May Day nanti yakni Mengawal Realisasi UU Ketenagakerjaan Baru sesuai Putusan MK 168/2023, jaminan sosial tenaga kerja,/ dan perlindungan hak-hak pekerja serta isu-isu Ketenagakerjaan daerah ditengah dinamika ekonomi saat ini.
Ketua DPD KSPSI Sumsel H. Zainal Arifin Hulap, S.IP. mengatakan May Day bukanlah seremonial, May Day untuk mengenang perjuangan buruh dalam memperjuangkan hak-hak pekerja.
“May Day ini bukanlah seremonial ulang tahun, May Day ini untuk mengenang jasa aktivis pejuang buruh, yang memperjuangkan hak-hak buruh salah satunya pejuang buruh wanita yang telah dinobatkan pemerintah menjadi pahlawan buruh yaitu Marsinah, ” kata H. Zainal.
Lebih lanjut, H. Zainal akan menggelar 2 (Dua) Opsi aksi bersama buruh dalam Peringatan May Day 2026 nanti untuk menyampaikan sejumlah tuntutan yang berpihak pada kaum buruh.
“Di hari peringatan May Day 2026 nanti KSPSI akan melaksanakan Aksi penyampaian Pendapat secara terbatas kepada Pemerintah Provinsi Sumsel dalam satu forum Dialog atau akan menurunkan massa sebanyak 2000 buruh jika opsi pertama tidak diakomodir, beberapa tuntutan akan kami sampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti, “ujar H. Zainal kepada media Sumsel Merdeka saat disambangi dikantornya Jalan Veteran – Palembang.
Sementara itu, Sekretaris DPD KSPSI Sumsel Cecep Wahyudin, SP mengatakan sejumlah tuntutan yang akan disampaikan pada aksi May Day nanti antara lain :
1.Meminta pemerintah Pusat segera mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sesuai Putusan MK 168/2023.
2.Mendesak Pemerintah Pusat membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto saat May Day 2025.
3.Meminta pemerintah provinsi sumatera selatan membuat Perda Optimalisasi Pekerja Lokal.
4.Meminta pemerintah provinsi sumatera selatan melibatkan unsur buruh/serikat pekerja dalam penyusunan RPJMD.
Cecep menegaskan sangat perlu pemerintah membuat Perda Optimalisasi Pekerja Lokal, kenapa?, karena selama ini kita perhatikan di Sumsel banyak sekali pekerja dari luar sumsel sementara itu banyak masyarakat lokal sangat membutuhkan pekerjaan dan berharap kedepan Pemerintah provinsi Sumsel melibatkan Serikat Pekerja/Butuh dalam pengambilan Kebijakan Ketenagakerjaan.
“Kami sangat berharap pemerintah Pusat dan Daerah dapat menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan KSPSI Sumsel, tutupnya. (Eky)
